Politisi Sunda Untuk DKI-1

POLITISI SUNDA UNTUK DKI-1

Imam M Kamal *)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, akan berlangsung pada 15 Februari 2017 sesuai jadwal yang telah di Launching KPU Republik Indonesia, calon-calon sudah mulai bermunculan diantaranya pertahana Basuki T Purnama (Ahok), Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, Nahrawi , M. Indrus, Adhyaksa Dault , Syafrie Samsuddin, bahkan Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini pun ikut dimunculkan, dll.

Jelang Pilgub DKI ada hal yang perlu dicermati, sesuai UU Khusus DKI nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensyaratkan pemenang pilgub harus 50 % +1, Dalam Pasal 10 “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satunorang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernuryang dipilih secara langsung melalui pemilihan umumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 11 (1) “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluhpersen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih” sedangkan UU nomor 8 Tahun 2015 Pasal 109 (1) “Pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih” . Pemenang pilkada adalah yang tertinggi, berapapun selisihnya, sehingga perlu harmonisasi antara UU nomor 8 Tahun 2015 dengan UU Khusus DKI nomor 29 Tahun 2007.

Kembali lagi pada persaingan DKI-1, sebagai provinsi yang sangat strategis persaingan diprediksi akan sangat ketat, dan muncul calon-calon yang potensial, menarik dicermati bagaimana prospek politisi tanah sunda, adakah yang layak untuk dimajukan, jika melihat perkembangan sampai saat ini masih berputar pada sosok Ridwan Kamil Walikota Bandung yang cukup banyak prestasi, namun belum satu periode menjadi Walikota Bandung, banyak hal yang masih perlu diperbaiki oleh Ridwan Kamil di Kota Bandung, Maka sebaiknya Ridwan Kamil menyelesaikan satu periode kepemimpinan di Bandung.

Politisi sunda yang mumpuni untuk menjadi Gubernur DKI cukup banyak, diantaranya TB. Hasanudin Ketua PDIP Jabar, Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta, Agun Gunanjar Sudarsa Politisi Golkar, Yudi Widiana Politisi PKS, Dede Yusuf Politisi Demokrat. Jika diukur jumlah kursi Parpol, maka Tb. Hasanudin mungkin akan didorong menjadi Jabar-1 pada Pilgub Jabar 2018, namun demikian tidak salah juga jika Tb. Hasanudin digeser ke DKI-1. Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta sudah cukup lama berada di lingkungan birokrasi, walaupun diprediksi akan ikut meramaikan Jabar-1 pada Pilgub Jabar, tidak salah ditawarkan menjadi Gubernur DKI. Agun Gunanjar Sudarsa, politisi yang cukup malang melintang tentunya untuk ukuran Gubernur DKI Jakarta sudah cukup mumpuni, begitupun Yudi Widiana politisi PKS, sudah cukup lama di DPR, sehingga cukup mampu untuk memimpin DKI Jakarta, juga Dede Yusuf selain mantan Wakil Gubernur Jabar, juga politisi yang sudah lama di DPR, sangat memudahkan langkah menuju DKI -1. masa tidak ada yang berani, Ahok aja dari belitung timur berani, padahal komunitas sunda di DKI cukup besar, tinggal bagaimana berstrategi untuk memenangkan pemilihan Pilgub DKI Jakarta.

Ada 4 (empat) hal yang perlu disiapkan oleh tokoh-tokoh politisi sunda, Pertama Kondisi saat ini sangat diperlukan tokoh Jabar yang bisa mendorong nama-nama diatas masuk panggung Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, adalah lazim dalam politik ada tim sukses, ada orang-orang yang mendorong tokoh-tokoh potensial untuk menduduki pos jabatan penting demi kemajuan bangsa dan negara dari sumbangan pemikiran orang sunda.

Kedua Perlu dukungan dari Partai Politik pemegang tiket pencalonan Gubernur DKI Jakarta.

Ketiga para tokoh tersebut mulai intensif kembali dengan berbagai masalah di DKI Jakarta yang belum mampu diatasi oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, tawaran solusinya mulai diungkapkan ke publik untuk diuji publik.

Keempat perlu dukungan seluruh elemen masyarakat sudna yang ada di Jakarta agar Pilgub DKI Jakarta mampu melahirkan tokoh sunda yang ada di Pemerintahan DKI Jakarta, karena bagaimanapun DKI Jakarta berbatasan langsung dengan Jawa Barat, sehingga permasalahan yang melibatkan pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat bisa diselesaikan sebaik-baiknya.