“IMPLIKASI PILGUB LEWAT DPRD TERHADAP PERILAKU ANGGOTA DPRD PROVINSI”
“IMPLIKASI PILGUB LEWAT DPRD TERHADAP
PERILAKU ANGGOTA DPRD PROVINSI”
Oleh : Imam Mustofa Kamal *)
“Lagi Membayangkan jika Dana Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 kurang lebih sekitar 600 Milyar, dipakai buat perbaikan sarana Pendidikan, tentunya bisa dihasilkan sekolah bagus sekitar 600-1200 buah, yang menggantikan sekolah-sekolah rusak.”
Rancangan Usulan Pemerintah mengenai Pemilihan Gubernur yang akan dikembalikan mekanismenya ke DPRD, diyakini cukup realistis, lebih banyak sisi positifnya dibanding sisi negatifnya.Kualitas Gubernur hasil Pemilukada langsung, kalau diukur kinerjanya saya yakin tidak jauh berbeda dengan Gubernur yang dipilih lewat DPRD, hanya saja partisipasi rakyat dalam menentukan pilihannya berbeda, tetapi kalau diurai hak politik masyarakat tentunya sudah diwakilkan kepada wakil rakyatnya di DPRD. Begitupun, partisipasi rakyat pemilih cenderung stagnan bahkan kadang menurun jika berlangsung Pemilukada yang hampir berbarengan, antara pemilihan Gubernur dengan Bupati/Walikota.
Biaya Pengeluaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sebanding dengan penghasilan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang sekitar 9 juta diluar biaya operasional, Ongkos politiknya terlalu mahal, mulai biaya beli perahu, ongkos kampanye dan ongkos pemilihan. Jika Usulan pemerintah ini tidak akan berjalan mulus karena disinyalir merupakan bagian skenario Partai Demokrat untuk melanggengkan kekuasaan melalui penguasaan posisi Gubernur sebanyak mungkin, namun jika dilihat sisi positifnya.
Pemilihan Gubernur lewat DPRD Provinsi, memudahkan mekanisme pemilihan, kalaupun terjadi money politik, paling yang terlibat 100 Anggota DPRD Provinsi( misalnya Jawa Barat) ditambah petinggi-petinggi partai. Kalau Pemilukada langsung, banyak orang yang dilibatkan dalam money politik baik langsung, maupun tidak langsung.Aktivitas kegiatan Rakyat, baik ekonomi maupun sosial tidak banyak terganggu oleh tahapan Pemilukada, misalnya terjadi kemacetan ketika konvoi kampanye, maupun kegiatan sosialisasi KPU dan pasangan calon langsung ke masyarakat.
Namun Jika pemilihan Gubernur dikembalikan ke DPRD, perilaku anggota DPRD Provinsi, lebih tidak terkendali lagi, karena merasa berperan penting memilih Gubernur, sekarang aja saya yakin permainan anggarannya maupun proyek banyak terjadi. Akhirnya jika Pemilihan Gubernur dikembalikan ke DPRD, perilaku anggota DPRD Provinsi akan semakin Khusyu aja dalam mencari proyek, karena merasa yang berperan penting memilih Gubernur. Tapi biarlah yang rusak mereka, yang perlu dilakukan oleh Rakyat pemilih anggota DPRD mengingat mereka untuk tidak dipilih lagi jika ketahuan melakukan berbagai penyimpangan perilaku, tidak mencerminkan wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan sungguh-sungguh.
*) Tulisan ini pandangan pribadi
Bandung, 27 April 2011
PERILAKU ANGGOTA DPRD PROVINSI”
Oleh : Imam Mustofa Kamal *)
“Lagi Membayangkan jika Dana Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 kurang lebih sekitar 600 Milyar, dipakai buat perbaikan sarana Pendidikan, tentunya bisa dihasilkan sekolah bagus sekitar 600-1200 buah, yang menggantikan sekolah-sekolah rusak.”
Rancangan Usulan Pemerintah mengenai Pemilihan Gubernur yang akan dikembalikan mekanismenya ke DPRD, diyakini cukup realistis, lebih banyak sisi positifnya dibanding sisi negatifnya.Kualitas Gubernur hasil Pemilukada langsung, kalau diukur kinerjanya saya yakin tidak jauh berbeda dengan Gubernur yang dipilih lewat DPRD, hanya saja partisipasi rakyat dalam menentukan pilihannya berbeda, tetapi kalau diurai hak politik masyarakat tentunya sudah diwakilkan kepada wakil rakyatnya di DPRD. Begitupun, partisipasi rakyat pemilih cenderung stagnan bahkan kadang menurun jika berlangsung Pemilukada yang hampir berbarengan, antara pemilihan Gubernur dengan Bupati/Walikota.
Biaya Pengeluaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sebanding dengan penghasilan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang sekitar 9 juta diluar biaya operasional, Ongkos politiknya terlalu mahal, mulai biaya beli perahu, ongkos kampanye dan ongkos pemilihan. Jika Usulan pemerintah ini tidak akan berjalan mulus karena disinyalir merupakan bagian skenario Partai Demokrat untuk melanggengkan kekuasaan melalui penguasaan posisi Gubernur sebanyak mungkin, namun jika dilihat sisi positifnya.
Pemilihan Gubernur lewat DPRD Provinsi, memudahkan mekanisme pemilihan, kalaupun terjadi money politik, paling yang terlibat 100 Anggota DPRD Provinsi( misalnya Jawa Barat) ditambah petinggi-petinggi partai. Kalau Pemilukada langsung, banyak orang yang dilibatkan dalam money politik baik langsung, maupun tidak langsung.Aktivitas kegiatan Rakyat, baik ekonomi maupun sosial tidak banyak terganggu oleh tahapan Pemilukada, misalnya terjadi kemacetan ketika konvoi kampanye, maupun kegiatan sosialisasi KPU dan pasangan calon langsung ke masyarakat.
Namun Jika pemilihan Gubernur dikembalikan ke DPRD, perilaku anggota DPRD Provinsi, lebih tidak terkendali lagi, karena merasa berperan penting memilih Gubernur, sekarang aja saya yakin permainan anggarannya maupun proyek banyak terjadi. Akhirnya jika Pemilihan Gubernur dikembalikan ke DPRD, perilaku anggota DPRD Provinsi akan semakin Khusyu aja dalam mencari proyek, karena merasa yang berperan penting memilih Gubernur. Tapi biarlah yang rusak mereka, yang perlu dilakukan oleh Rakyat pemilih anggota DPRD mengingat mereka untuk tidak dipilih lagi jika ketahuan melakukan berbagai penyimpangan perilaku, tidak mencerminkan wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan sungguh-sungguh.
*) Tulisan ini pandangan pribadi
Bandung, 27 April 2011
No comments:
Post a Comment