Persimpangan Jalan Reshuffle Kabinet

Persimpangan Jalan Reshuffle Kabinet

                                                     Imam M Kamal *)

Isu pergantian Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK, kembali terus bergulir seiring perkembangan dinamika politik tanah air, terkait dinamika politik, pertama sikap politik PAN yang sudah cukup lama menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK, Kedua PPP yang sudah berlangsungnya muktamar kubu Romi yang dihadiri Jokowi dan JK, Ketiga Partai Golkar yang sudah berdamai antara kubu ARB dan Agung, sudah menyepakati akan melaksanakan Munaslub di bulan Mei mendatang, dan Keempat PKS yang menyatakan diri sebagai opisisi loyal.

Fungsi partai politik menurut Budiardjo (2003) ada 4(empat), yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, dan pengelolaan konflik. Berdasarkan empat fungsi tersebut, Partai politik mempunyai peran strategis dalam menghasilkan kader-kader berkualitas yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa

Agenda pergantian menteri tidak hanya menyangkut prestasi kinerja menteri tetapi juga menyangkut ketersedian logistik bagi parpol-parpol yang menempatkan menteri-menteri sehingga, upaya berbagai parpol bermanuver untuk mendapatkan jatah menteri membuat hembusan pergantian menteri selalu kencang tiap memasuki agenda tahunan.

Menteri menteri dan pejabat setingkat menteri yang menjadi sasaran isu penggantian diantaranya : Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menpan RB, Menko Maritim, Menteri KKP, Menpora, dan Menteri Desa .

Evaluasi Kinerja 18 Bulan menteri-menteri tampaknya mulai menjadi sorotan  Jokowi-JK, friksi tajam Menteri ESDM dan Menko Maritim terkait Blok Masela, Teguran JK kepada menteri Susi Pudjiastuti terkait kebijakan menteri KKP yang dianggap merugikan pengusaha, kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik, ditengah gejolak harga minyak dunia yang tak menentu, PHK-PHK yang mulai terjadi di pabrik-pabrik , akibat harga dolar yang tak kunjung turun dibawah 12 ribu,menyebabkan perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor cukup berat,  sepakbola sebagai olah raga rakyat dimana Indonesia kena sanksi FIFA.

Persoalan penyerapan anggaran negara yang masih rendah, sebagian daerah malah menyimpan anggaran pada deposito, Pengampunan pajak bagi pengemplang pajak. Semua permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan oleh kabinet kerja yang efektif, selama ini Jokowi sepertinya melihat ada persoalan-persoalan pada tataran teknis yang dianggap menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK, hanya saja jika komposisi pergantian kabinet ini hanya mengakomodasi calon dari Parpol yang mendukung pemerintah tanpa mempertimbangkan kompetensi calon menteri tersebut, maka Reshuffle Kabinet adalah kesia-siaan, namun jika pertimbangan profesionalisme tetap dikedepankan maka, efektivitas kinerja kabinet Jokowi-Jk bisa berhasil dengan dukungan Partai Politik di Parlemen.

Menurut Mardiasmo (2009) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas . Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional data dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well), sedangkan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

Terkait Rencana Reshuffle Kabinet setidaknya ada 3 hal yang harus dihasilkan Kabinet  :

1.      Mampu mendukung kinerja pemerintahan Jokowi-JK agar lebih efektih sisa jabatan 3,5 Tahun lagi.

2.      Tidak Ada beban politik untuk menyiapkan logistik Pemilu 2019, yang pada akhirnya selesai jabatan sebagai menteri antri menjadi tahanan KPK.

3.      Perbedaan pandangan dalam kabinet harus diselesaikan dalam rapat kabinet, tidak menjadi polemik di media massa, yang mengurangi kewibawaan Pemerintahan Jokowi-JK.

Pada akhirnya kita berharap pemerintahan Jokowi-JK mampu menuntaskan janji-janji Kampanye ketika Pilpres, setidaknya sesuai pembukaan UUD 1945 membentuk suatu pemerintahan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan  kehidupan bangsa. serta tak kalah pentingnya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.