PILGUB TAK HARUS LANGSUNG OLEH RAKYAT

PILGUB TAK HARUS LANGSUNG OLEH RAKYAT

Imam M Kamal *)

Beberapa minggu kemarin di media cetak maupun online, ada berita ajuan anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 senilai 3 Trilyun, angka tersebut merupakan ajuan KPU Jawa Barat 1,8 Trilyun, Bawaslu Jabar hampir 1 Trilyun dan 200 milyar ajuan pihak kemananan TNI-Polri.

Besarnya anggaran Pilgub secara langsung akan mengambil pos-pos belanja dalam APBD Provinsi Jawa Barat, ini sungguh sangat memberatkan. APBD Jawa Barat Tahun 2016 sekitar 29,4 Trilyun sehingga jika dihitung 10 % APBD habis digunakan untuk Pilkada, dimana hasil Pilkada langsung tidak akan berbeda jauh kualitasnya dengan Pilkada lewat DPRD.

Sebagai orang yang selalu prihatin dengan buruknya infrastruktur pendidikan, dana 3 trilyun bisa membiayai 30.000 ruang kelas baru. Apalagi sesuai amanat UU 23 tentang Pemerintahan Daerah, SMA menjadi tanggungjawab Pemerintahan Provinsi, ini tentu akan menambah beban anggaran APBD tingkat provinsi.

Kita sering diadukan argumen bahwa pemilihan lewat DPRD tidak demoratis, tidak melibatkan rakyat secara langsung, namun pada dasarnya rakyat sudah diberikan pilihan langsung lewat pemilu, sehingga wakil-wakil rakyatlah yang bertugas memilih gubernur dan wakil gubernur. Ini tentu akan memotong lamanya pelaksanaan pilkada, dimana sering agenda pembangunan terhambat karena semua terkonsentrasi pada pelaksanaan Pilkada.

Kedua Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai koordinator Pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota sudah seharusnya memiliki kewenangan lebih besar sehingga bupati dan walikota tunduk patuh, selama ini sering terjadi adanya pembangkangan dari walikota dan bupati ketika bupati dan walikota berbeda partai dengan Gubernur.

Ketiga secara ekonomi pilkada langsung ada putaran uang yang beredar, baik diantara tim sukses, maupun honor penyelenggara, belanja barang dan jasa, hal ini secara ekonomi baik, namun jika kita ingin menjadi bangsa yang maju, hal yang pertama harus dimajukan adalah pendidikan, jangan terus terjebak oleh kata-kata demokrasi, pada akhirnya bangsa kita berjuang terus demokrasi, bangga dengan julukan paling demokratis, namun kebanggaan yang semu, karena sejatinya kebanggan itu adalah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tingkat keimanan dan ketaqwaan, kadang pilkada langsung meracuni masyarakat dengan praktek-praktek politik uang, yang ada tapi tak dapat dibuktikan.

Akhirnya semoga kita terus dibukakan mata, bahwa kita harus berani memajukan pendidikan bangsa ini, jangan terus terjebak kata-kata demokratis, dimulai pertama Pilgub bisa lewat DPRD atau Presiden menunjuk Gubernur. Sementara Cukup Pemilu, Pilpres dan Pilbup dan Pilwalkot.