Jokowi dan Golkar 2019

Jokowi dan Golkar 2019

Media online kemarin ini, menurunkan berita kemungkinan besar pada Pemilu 2019, Golkar mendukung Jokowi sebagai kandidat Presiden, manuver Golkar disinyalir untuk menegaskan posisi partai Golkar dalam Pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana kita pahami bahwa MK sudah mengamanatkan bahwa Pilpres dan Pileg 2019 adalah Berlangsung serentak, sehingga Parpol harus sudah menyiapkan calon presiden atau calon wakil presiden.

Ini menjadi Pekerjaan Rumah Parpol-parpol siapa tokoh Parpol yang disiapkan untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, apalagi pada pelaksanaannya akan menarik apakah ada preferensi pemilih antara pemenang pemilu dengan pemenang Pilpres jika dilaksanakan serentak.

Kembali lagi pada persoalan Jokowi dan Golkar 2019, manuver Golkar adalah wajar, terpilihnya Setya Novanto yang dianggap beberapa pengamat tidak memiliki daya jual untuk menjadi Calon Presiden, juga Golkar sebagai salah satu partai papan atas, yang belum pernah memenangkan Pilpres, menjatuhkan pilihan pada calon inkumben Jokowi, sebuah pilihan rasional. Namun demikian Golkar juga harus mempertimbangkan calon yang akan diusung PDI Perjuangan, apakah Jokowi akan diusung juga oleh PDIP hanya Allah Swt dan Megawati lah yang tau. Namun jika melihat hubungan Jokowi dengan PDIP selama ini tampaknya Jokowi tidak akan dicalonkan lagi oleh PDIP, celah ini yang sedang coba dimanfaatkan oleh Partai Golkar.

Pergantian kabinet yang mungkin akan berlangsung secepatnya pasca Munaslub Golkar, akan terlihat kemana arah politik Presiden Jokowi, apakah akan memperkuat kedudukan politik PDIP dengan menyingkirkan menteri-menteri yang tidak diinginkan PDIP atau akan memperkuat Golkar dengan memasukan orang-orang Golkar kedalam kabinet, atau akan menggabungkan antara keinginan PDIP dengan Golkar.

Namun Perkembangan politik di negeri ini masih jauh dari sempurna Parpol masih sangat tergantung pada kekuasaan sehingga, kemandirian Parpol masih jauh panggang dari apinya. Ini PR besar penguatan kelembagaan Parpol , selain masalah kasus korupsi kader-kader parpol yang jadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Sehingga PR tersebut harus diselesaikan Parpol untuk menghadapi masa depan yaitu Pemilu dan Pilpres 2019.