Daging Sapi dan Impor Sapi

Harga Daging Sapi dan Sapi Impor

Awal 2013 kasus sapi begitu fenomenal pasca ditangkapnya OTT Ahmad Fathanah (AF) yang menerima uang dari salah satu perusahaan Importir Daging Sapi PT. Indoguna Utama, kasus tersebut kemudian merembet yang kemudian menyeret Luthfi Hasan Ishak (LHI) Presiden PKS dalam kasus tersebut, banyak komunikasi-komunikasi antara LHI dan AF yang menyeret mereka masuk dalam kasus kuota impor daging sapi.

Waktu sudah berlalu, para tersangka kasus suap Impor Daging sapi sudah mendapatkan hukuman masing-masing, ada yang dihukum wajar ada yang dihukum sangat tidak wajar, namun itulah hukum di negeri ini.

Sekarang kondisi harga sapi, tetap tidak stabil harga daging sapi di pasar-pasar sekitar harga Rp. 120.000 s.d Rp. 130.000 /kg. Harga yang relatif mahal bagi sebagian kalangan namun bagi peternak-peternak lokal harga tersebut cukup menguntungkan.

Pemerintah menghadapi idul fitri mendapat tekanan akibat harga daging sapi yang mahal, sehingga upaya membuka kran impor diambil lagi sebagai kebijakan untuk menekan harga daging sapi, masuknya daging sapi impor bisa masuk kedalam 2 kategori

1.      Daging sapi yang masuk memiliki kualitas rendah sehingga pemerintah bisa mengeluarkan harga sesuai keinginan presiden Jokowi Rp. 80.000/kg.

2.      Daging sapi yang masuk memiliki kualitas baik, namun pemerintah memberikan subsidi kepada importir, sehingga harga bisa sesuai keinginan Presiden Rp. 80.000/kg.

Jika keduanya sama-sama terpenuhi maka kita sebagai konsumen dirugikan dengan kualitas rendah, sedangkan importir tanpa susah payah sudah dapat untung dari subsidi pemerintah, ketiga kebijakan impor yang ketika tahun 2013 mampu menyeret petinggi partai, maka kebijakan impor saat ini siapa yang akan terseret. Harga-harga naik menjelang idul fitri itu sifatnya biasa karena banyak yang membutuhkan.

Namun selama ini kebijakan pemerintah untuk swasembada sapi tidak jelas ujung pangkalnya, karena Pemerintah lebih senang bergandengan dengan para importir, sehingga dana-dana yang seharusnya bisa untuk swasembada sapi, lebih banyak digunakan untuk memanjakan para importir.

Padahal ladang-ladang yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk pembibitan dan penggemukan sapi masih sangat luas, pola-pola bantuan sapi pada peternak lokal harus mulai ditinggalkan kenyataan di lapangan sapi-sapi itu hanya berpindah tempat jika ada pengadaan sapi, hanya sedikit yang berkembang biak. Impor sapi dari luar negeri seringkali tidak bisa dikembangkan ke arah pembibitan , namun hanya untuk penggemukan, karena sapi-sapi impor banyak yang dikebiri.

Mungkin pemerintah bisa membuat holding BUMN peternakan sapi, yang bisa dikembangkan diberbagai daerah di seluruh indonesia. Jika ingin praktisnya memang berkongsi dengan pengusaha importir lebih mudah , namun sebagai bangsa berdaulat cara-cara tersebut bukanlah untuk membangun bangsa , namun hanya untuk menumpuk pundi-pundi selama berkuasa. Semoga kedepan bangsa ini bisa berdaulat atas kebutuhan pangan, padahal pangan akan menjadi masalah pada masa –masa yang akan datang.